Rakyat Resah, Pemerintah ‘Asal Goyang Lidah’

Rencana pemerintah menaikan harga BBM telah mengakibatkan mobilisasi demonstrasi yang cukup besar dan intens akhir-akhir ini. Hampir setiap hari kota-kota (besar – kecil) di Indonesia di warnai dengan aksi-aksi massa. Bahkan tak jarang dari aksi-aksi massa tersebut berakhir bentrok. Mulai dari mahasiswa, partai politik, ormas-ormas, gerakan sektoral dll mengisi panggung aksi penolakan BBM.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tak gentar dengan mobilisasi massa terkait penolakan harga BBM. Seakan keresahan masyarakat dijawab dengan pernyataan dengan prinsip ‘asal goyang lidah’. Pernyataan diatas seharusnya memukul seluruh elemen gerakan rakyat. Selain pernyataan tadi ada beberapa pernyataan yang memang terkesan asal saja diucapkan. Semua ini dilakukan untuk mengawal kebijakan kenaikan harga BBM.

Pertama adalah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa subsidi BBM banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Lebih lanjut beliau juga menegaskan, bahwa barang siapa yang menolak kenaikan harga BBM maka mereka mendukung orang-orang kaya tersebut. Jadi aksi-aksi massa dengan isu menolak kenaikan BBM, adalah aksi yang membela kepentingan orang kaya.

Pernyataan ini mengisyaratkan kebingungan pemerintah. Mereka memilih untuk menggunakan rasio-rasio simpel untuk menjelaskan persoalan ini pada rakyat. Mereka tak bisa lagi memasukan kenaikan harga BBM dalam rasio-rasio yang masuk di akal. Maka jalan-jalan pintas seperti ini yang dipilih. Pemerintah terkesan lelah dan malas untuk berpikir.

Pernyataan ini terkesan menggampangkan persoalan. Kita pahami bahwa setiap kenaikan BM, rakyat kecil selalu saja menjadi korban. Sebagai contoh kenaikan harga BBM di tahun 2005 telah mengakibatkan sekitar 250-300 ribu orang ter PHK. Bila BBM pada tahun 2008 ini naik 30%, angka pengangguran akan bertambah 16,92 %.

Kenaikan harga BBM akan menimbulkan pula efek domino bagi barang-barang yang lain. Harga sembako dan berbagai keperluannya dipastikan bakal naik. Karena beban industri yang tinggi, maka mau tak mau produsen akan menaikan harga jual barang untuk menyesuaikan pengeluaran mereka (selain opsi melakukan penghematan dengan cara PHK). Akhirnya rakyat miskinlah yang bakal dirugikan ketika harga-harga melambung tinggi. Bahkan angka kemiskinan di prediksi akan naik sebesar 8,5 % jika kenaikan mencapai angka 30 persen.

Kebijakan memberikan BLT juga merupakan kebijakan yang hanya akan bersifat sementara..Uang sebesar 100 ribu rupiah ditambah sejumlah bahan pokok, memang dapat “menolong” masyarakat. Akan tetapi kebijakan ini tidak akan bisa mengantarkan rakyat menjadi sejahtera. Kebijakan ini merupakan ilusi yang dibangun oleh pemerintahan kita. Karena dia hanya akan menjadi obat sementara dari keresahan rakyat. Belum lagi fakta bahwa penyaluran BLT banyak menghadapi masalah pada pelaksanaannya (bahkan menimbulkan korban jiwa).

Kepala dusun, Ketua RT dan RW yang seharusnya menjadi penyalur BLT banyak yang keberatan untuk dilibatkan pada tahun ini. Mereka takut menjadi sasaran amuk massa, seperti yang banyak terjadipada penerimaan-penerimaan BLT sebelumnya (Kompas, 19 Mei 2008). Pemerintah juga akan memakai data tahun 2005 dalam pembagian BLT, padahal kita ketahui data tersebut banyak bermasalah.

Melihat berbagai realitas tersebut, pernyataan Wapres terkesan sangat menggampangkan persoalan. Pernyataan tersebut memunafikan realitas bahwa kenaikan BBM adalah urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pernyataan Jusuf Kalla terkesan ingin memecah belah kekuatan rakyat. Lebih jauh lagi pernyataan tersebut terkesan ingin membenturkan antara masyarakat dengan para demonstran. Sebuah pernyataan yang bisa saja diasosiasikan dengan gaya politik pecah belah ala penjajah, politik adu domba. Sebuah gaya politik yang kita kecam di buku-buku sejarah, ternyata dilakukan lagi oleh pemerintahan hari ini.

Pernyataan kedua dilakukan oleh Ketua Badan Intelejen Negara (BIN), Syamsir Siregar. Beliau mengatakan tentang adanya aktor yang melakukan penunggangan dibelakang aksi-aksi kenaikan harga BBM akhir-akhir ini. Dia menunjuk mantan menteri terlibat dibelakang aksi-aksi tersebut. “Kalian sudah tahu itu. Nggak usah tanyalah. Ada yang bekas menteri dan ada yang pejabat. Mereka ini kabinet yang dulu,” jawab Syamsir Siregar (dilansir dari berbagai media massa).

Dalam era liberalisasi politik, pernyataan ini terkesan terlalu di lebih-lebihkan. Liberalisasi politik, membuat berbagai isu dan kepentingan berserakan. Dan menjadi ciri dari suatu politik liberal adalah politik yang bertumpang tindih isu dan kepentingannya.

Isu BBM adalah isu yang “seksi” di mata elit-elit politik. Kenaikan BBM akan pasti akan dimanfaatkan oleh para elit yang mengincar kekuasaan (baca : Krisis Dunia, Curhatan Rakyat dan Popularitas Pemerintahan, di blog ini). Maka jangan heran jika hampir semua elite bermain di isu ini).

Amien Rais, Gus Dur, Megawati, Soetrisno Bachir, Rizal Ramli dll merespon isu ini dengan berbagai varian isu yang ditawarkan. Partai politik pun ramai-ramai menolak kenaikan harga BBM. Parlemen tinggal menyisakan partai demokrat, sebagai partai pendukung kebijakan ini.

Permainan isu yang ditiupkan pun tak jauh berbeda dengan tuntutan masa di jalanan. Apakah mobilisasinya melibatkan para elite ? Mereka butuh dukungan terhadap isu-isu yang mereka tiupkan. Jika memang memang ada elite yang melakukan usaha-usaha mobilisasi, ini harusnya dilihat sebagai konsekwensi dari liberalisasi politik.

Bahkan tak sedikit gerakan rakyat yang juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini terlalu di dikte oleh kekuatan-kekuatan modal asing. Hal tersebut bisa dari, ketidak mandirian secara ekonomi yang berimbas pada jatuhnya negri ini pada kapital asing (aset-aset strategis bangsa banyak dikuasai asing). Kepatuhan untuk terus membayar hutang luar negeri (yang mengurus dana besar dari APBN) ,juga memperlihatkan hal tersebut. Maka banyak yang menyebut pemerintah telah ditunggangi oleh kekuatan modal asing dalam kebijakan menaikan harga BBM.

Di lain sisi pernyataan Syamsir Siregar, seakan ingin menghapus realitas bahwa masyarakat resah menghadapi kenaikan BBM. Mayoritas masyarakat tentunya tidak ingin kenaikan BBM ini terjadi. Keluhan-keluhan itu terlihat di potongan-potongan gambar televisi kita. Kebanyakan mereka mengeluhkan harga-harga yang bakal naik setelah kenaikan BBM.

Penimbunan terjadi di berbagai tempat. Antri BBM sudah terjadi di sejumlah daerah. Kelangkaan beberapa komoditas pokok juga terjadi. Nelayan banyak mengeluh, mereka terancam tak melaut jika BBM jadi naik. Buruh takut akan ancaman PHK. Ini yang terjadi di tengah masyarakat, ketakutan dan keresahan menyeliputi mereka. Kenaikan BBM laksana hantu yang terus mengikuti mereka.

Hal di atas yang seakan tak di perhatikan oleh pemerintahan kita. Sangat kekanak-kanakan menyebut isu kenaikan BBM ini di tungangi elite tertentu tanpa melihat realitas keresahan rakyat. Hal ini mengingatkan kita pada sebutan-sebutan “dalang” atau “aktor-aktor” di zaman orde baru. Pernyataan ini juga mendiskreditkan gerakan rakyat. Pemerintah menyepelekan kemampuan rakyat dalam melihat perkembangan ekonomi-politik di negri ini. Padahal dari pemilu ke pemilu dan berbagai pilkada keresahan rakyat terhadap pemerintah atau kekuatan elite politik telah terbukti (banyaknya golput). Mereka paham pemerintah dan elite lainnya tak mampu untuk membawa mereka ke tarafan yang lebih baik. Di level terbawah aksi-aksi tergerak karena keresahan rakyat. Mereka tergerak karena adanya rasa ketertindasan dan perasaan senasib.

Untuk itu gerakan rakyat, harus bisa menjaga kemurnian gerakan mereka. Harus ada pembeda yang jelas dengan isu-isu yang ditiupkan elite. Harus ada tuntutan-tuntuan berikut solusi yang menjadi pembeda antara kepentingan elit politik dan mana kepentingan mayoritas rakyat. Kejelian untuk menetapkan isu dan tuntutan menjadi kunci utama bagi gerakan rakyat dalam menjaga kemurniannya di tengah liberalisasi politik.

Gerakan rakyat juga harus mampu melakukan proses persatuan gerakan. Persatuan yang tentunya berlandaskan pada program, tuntutan dan solusi yang berwatak kerakyatan. Karena dengan persatuan model ini elite mampu terlihat kepentingannya dan gugur dalam prosesnya. Persatuan model ini pula yang bisa mengantarkan rakyat pada kedaulatannya.

~ by batumerah79 on May 19, 2008.

3 Responses to “Rakyat Resah, Pemerintah ‘Asal Goyang Lidah’”

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di Social Bookmarking Indonesia http://www.infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
    http://www.infogue.com/
    http://politik.infogue.com/rakyat_resah_pemerintah_asal_goyang_lidah

  2. ironis memang, ditengah gejolak yang ada, elemen-elemen yang menyuarakannya pun belum bisa seiring sejalan dalam berperang. ini menimbulkan pertanyaan baru, apakah dibalik kedok pembelaannya terhadap rakyat mereka tulus, cari nama, ataukah memang ditunggangi oleh kalangan elite tertentu ???
    karena perjuangan tanpa persatuan pun hanya akan NOL dimata mereka yang elite.
    masyarakat miskin pun lebih sibuk mengurus kupon BLT mereka daripada menyikapi implikasi apa yang akan terjadi kedepannya. menimbulkan pertanyaan lagi, sebenarnya mental seperti apa yang dimiliki rakyat kita, kok mereka berlomba-lomba mencari legalisasi untuk mendapatkan uang suap mereka ???
    “mereka sibuk mencari air sendiri” dari pada bergotong royong bersama untuk menggali sumur”

  3. udh tak krm komen tp kok g’ masuk yo..???

    “sekelompok orang terjerumus dalam gurun, tetapi mereka dengan sibuknya berpencar dan mencari air tuk dirinya sendiri. mengapa mereka tak bergabung saja, menggali sumur sedalam-dalamnya tuk dinikmati bersama.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s