Bersatu Menuju 2009

Majalah TEMPO (19 Oktober 2008), memuat foto Soetrisno Bachir (PAN), Bursah Zanubi (PBR) dan Wiranto (Partai HANURA) dalam sebuah acara buka puasa bersama. Artikel dibawahnya memuat wacana koalisi antar partai politik, yang dipimpin oleh ke tiga tokoh tersebut. Dua dari ketiga tokoh tersebut, yaitu Wiranto dan Soetrisno Bachir sering disebut-sebut berniat maju dalam pilpres 2009. Tak ada kesepakatan koalisi di dalamnya akan tetapi, signal-signal itu sudah mengudara.

Jumat (17 Oktober 2008) Rapimnas Partai Golkar resmi digelar. Liputan 6 SCTV di hari yang sama menginformasikan, tak ada agenda partai pemenang pemilu 2004 ini untuk mebincangkan soal Capres dari Golkar dalam Rapimnas tersebut. Padahal ada faksi dari partai beringin yang ingin partai ini sesegera mungkin memunculkan capres, jika tak ingin kalah start dengan partai dan calon yang lain. Di lain sisi Jusuf Kalla (ketua umum partai Golkar) menyebut dirinya siap untuk disandingkan kembali bersama SBY, sebagai cawapres. Menarik, karena walaupun Golkar tak memiliki agenda pembahasan capres, Jusuf Kalla malah membuka wacana dan memungkinkan terbukanya ruang koalisi (antara Golkar dan Demokrat).

Memang ada beberapa partai yang menginginkan berkoalisi dengan Golkar. Dalam Kutipan wawancara dengan Liputan 6 SCTV Annas Urbaningrum (ketua Partai Demokrat), menyebut kemungkinan kembali berduetnya SBY-JK. Begitu pula dengan Taufik Kiemas (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP), yang menyebut kemungkinan koalisi dengan Partai Golkar dan PKS (KOMPAS, Sabtu 18 Oktober 2008).

Di parlemen saat ini, ramai tariik-ulur soal RUU Pemilihan Presiden. Fraksi besar seperti Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), mempertahankan angka 25 % dan 26 % kursi DPR untuk bisa mengajukan calon presiden dan wapres. Sementara itu partai-partai menengah yang dimotori oleh fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD), berkeras hati pada angka 15 % kursi DPR atau 20 % suara sah pemilu anggota DPR. Jika masing-masing masih berkeras hati, agaknya kelompok fraksi menengah berada di atas angin, karena jumlah mereka lebih besar jika diadakan votting. Kalaupun akan tercapai kesepakatan kemungkinan angka yang disepakati 20 % suara atau kursi di DPR.

Momentum-momentum politik di atas, menegaskan tentang kemungkinan-kemungkinan koalisi antar partai dalam pemilu 2009 mendatang. Jika bersandar pada kemungkinan angka yang disepakati di DPR adalah 20 % kursi DPR atau suara pada pemilu legislatif untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, agaknya koalisi mutlak untuk dilakukan.

 

Kondisi hari ini rakyat yang makin jenuh dengan pilihan-pilihan politik yang tak juga memberi efek langsung dalam soal ekonomi (kehidupan keseharian), membuat potensi golput besar. Kalaupun suara diberikan, kemungkinan akan tersebar dan tersentral di beberapa partai yang sudah familiar di telinga rakyat. Jika sudah begini menurut hemat penulis angka 20 persen suara pada pemilihan legislative hanya akan dicapai oleh 1-2 partai saja.

Kondisi ini yang membuat fraksi-fraksi di DPR sudah mulai berhitung dan berkeras hati dalam soal RUU pilpres. Begitu pula dengan pengurus partai, yang mulai mengintip soal-soal koalisi. Walau demikian, semua peluang koalisi akan semakin terlihat setelah April 2009 (pemiihan anggota legislatif).

Siapa Menjagokan Siapa ?

Tulisan ini tak hendak mengupas terus soal seperti : siapa berkoalisi dengan siapa ? Atau Siapa menjagokan siapa ? Ada yang patut disayangkan dalam wacana koalisi antar partai politik tersebut. Salah satunya adalah soal landasan koalisi. Semua koalisi tersebut bersandar pada soal siapa yang akan menduduki RI-1 dan RI-2.

Soal tokoh memanglah penting dalam pemilihan langsung, akan tetapi soal-soal strategis seperti kesamaan platform dan ideology dalam pembangunan koalisi jauh lebih penting. Seperti kita lihat, kesamaan program-program dalam menjalankan pemerintahan jarang sekali terbahaskan, kalaupun ada dia akan tenggelam oleh hiruk pikuk pembahasan calon RI-1 dan RI-2.

Dengan koalisi yang tak memiliki landasan programatik yang jelas, maka hasil akhirnya terlihat politisi muka dua. Semisal bagaimana PKS dan PAN yang masuk dalam barisan koalisi pemerintahan SBY-JK. Kemungkinan besar koalisi mereka dilakukan tanpa menghitung programatik ketika nanti berkuasa. Hasilnya ketika BBM naik beberapa bulan silam, PKS dan PAN melakukan manuver dengan balik menekan koalisi yang sudah disusunnya. Atau dalam soal RUU pornografi dan pornoaksi, Golkar partai yang dipimpin oleh Wapres sempat bimbang dalam mengambil keputusan. Dan ada banyak contoh-contoh kebijakan yang bertolak belakang antara dukungan terhadap pemerintahan dan kepentingan programatik partai.

Di arena yang lain cerminan koalisi tingkat nasional, tidak diikuti dengan cerminan koalisi di daerah-daerah. Hasilnya adalah kemungkinan partai yang berkoalisi di tingkat pusat (sebagai pendukung pemerintah), bisa bertarung di arena pilkada. Kisruh pilkada Malut adalah contoh menarik, ketika calon yang diusung PAN dan GOLKAR dinyatakan kalah oleh keputusan Mendagri. Seketika itu muncul berbagai wacana (pemakzulan, penarikan dukungan terhadap pemerintah dll) dari F-PAN dan F-PG di senayan turut juga mengancam koalisi di tingkat pusat.

Zulkifli Hasan, Sekjen PAN menyatakan “lihat saja pemilihan Kepala Daerah, semuanya koalisi taktis, campur aduk, tak ada yang berlandaskan platform” (TEMPO, 19 Oktober 2008). Ini menggambarkan bagaimana pragmatisme politik menjadi hitung-hitungan utama dalam pembangunan koalisi. Asas nilainya adalah pembagian kekuasaan. Bukan bersandar pada kebutuhan mengatasi persoalan rakyat di negri ini. Semisal soal-soal mengatasi ketergantungan pada asing, pembangunan ekonomi rakyat atau bagaimana menghadapi krisis ekonomi dunia saat ini (diramalkan masih berlanjut sampai dua tahunan) dll.

Tak Ada Yang Abadi

Jika melihat bagaimana sejarah koalisi antar partai yang ada di Indonesia memanglah, tak ada yang abadi. Poros tengah (PAN, PPP dan PKB) dan GOLKAR sukses mengantarkan Abdurahman Wahid sebagai presiden pasca-pemilu 1999, mengalahkan PDIP. Belum sampai satu peridoe Abdurrahman Wahid berkuasa, manuver dilakukan. GOLKAR, PAN dan PPP putar kemudi memilih bergabung dengan PDIP. Koalisi GOLKAR, PDIP dan poros tengah (minus PKB), melengserkan Abdurrahman wahid menggantikannya dengan Megawati (sebelumnya wapres) menjadi presiden.

Pada putaran pertama pilpres 2004 ada lima calon yang bertarung. GOLKAR, PDIP, PAN dan PPP mengajukan calon mereka sendiri-sendiri. Satu calon lagi berasal dari koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang. Putaran pertama tak berhasil menetapkan pemenang pemilihan presiden.

Menyisakan Megawati dan SBY, putaran kedua harus dilakukan. GOLKAR dan PDIP mencoba membangun koalisi kebangsaan, mendukung Megawati. SBY yang ketambahan tenaga dari PAN dan PPP, membangun koalisi kerakyatan. Peta semakin sulit ditebak paska putaran kedua, yang dimenangi SBY-JK. GOLKAR beralih menjadi pendukung pemerintah, ketika JK menjadi ketua umum partai. Partai lain pun diajak bergabung dengan barisan SBY. Tinggalah PDIP menjadi single fighter sebagai partai oposisi.

Koalisi pun berdampak pada pembagian kekuasaan. Dalam setiap reshuffle cabinet, selalu ramai tarik-ulur kepentingan distribusi kursi mentri kepada partai-partai pendukung pemerintahan (koalisi). Dalam fenomena ini semakin tegas terlihat bagaimana pola pembangunan koalisi, sangat bersandar pada pola bagi-bagi kekuasaan.

***

Dari koalisi ke koalisi, tak sedikit pun memiliki dampak bagi kehidupan rakyat. Akhirnya kesimpulan bahwa demokrasi di negri ini tak memiliki korelasi langsung terhadap persoalan kehidupan ekonomi rakyat, menjadi semakin tak terbantahkan.

Rakyat disuguhi berbagai pilihan politik, tapi tak satupun pilihan politik itu membawa dampak perubahan bagi kehidupan keseharian rakyat. Kuasa modal asing, yang kuat dan membuat rakyat semakin sulit dalam kehidupan kesehariannya. Alokasi APBN untung pembayaran hutang yang besar, membuat rakyat tak bisa sepenuhnya mendapatkan jaminan akan sektor-sektor penjamin ekonominya (pendidikan dan kesehatan). Kekayaan alam yang habis dikeruk oleh perusahaan asing, juga membuat negara tak bisa memaksimalkan potensi alam yang kita punya untuk kesejahteraan rakyat.

Soal-soal programatik harus menjadi sentral dari koalisi partai. Akan tetapi jika soal programatik tak jua menyentuh jalan keluar ekonomi rakyat, maka selamanya program-program hanya akan menjadi lip service belaka.

Satu contoh koalisi yang membawa isu-isu programatik kerakyatan adalah koalisi antara Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan kawan-kawan aktivis gerakan yang terwadahi dalam PAPERNAS (Partai Persatuan Pembebasan Nasional). Terlepas dari perdebatan tentang keefektifannya (sebagian kawan-kawan aktivis tak bersepakat dengan taktik koalisi ini), koalisi ini telah memberikan contoh landasan pembangunan koalisi yang lebih baik dibanding koalisi-koalisi lain yang sedang atau sudah dilakukan. Karena bersandar pada program-program bersama. Bukan pada tokoh, hitung-hitungan kekuatan atau suara dsb.

***

Hal yang menjadi tantangan bagi kaum pergerakan/gerakan rakyat, adalah ketika elit-elit sadar takan mungkin membangun pemerintahan yang solid tanpa koalisi, gerakan rakyat secara umum masih sangat terfragmentasi. Koalisi politik antar elite semakin mengokohkan dominasi kekuatan politik mereka.

Dalam kondisi seperti itu, menjadi sangat tidak menguntungkan apabila gerakan rakyat dengan kekuatannya (yang terpecah-pecah), melakukan perjuangan sendiri-sendiri. Sudah saatnya gerakan-gerakan rakyat menginsyafi kelemahan utama mereka, yaitu terpecah-pecah. Maka sudah selayaknya pula penyatuan gerakan rakyat dilakukan.

Jikalau banyak elemen gerakan rakyat yang menyatakan pemilu 2009 bukan solusi bagi rakyat. Maka gerakan ekstra parlemen yang besar dan memperjuangkan isu-isu kerakyatan, harus sesegera mungkin direalisasikan atau diperluas. Tanpa perluasan/penyatuan gerakan rakyat seperti ini, niscaya pemilu 2009 hanya akan menjadi arena para elite dan menyisakan gerakan rakyat sebagai penonton utamanya.

~ by batumerah79 on October 18, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s